Kapolres : Jika Sosialisasi Tak Ampuh Terpaksa Kita Tertibkan

Prabumullih, Palembang Pos.- Kapolres Prabumulih, AKBP Arief Adiharsa Sik M.TCP mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi ke Polres tetangga (Muara Enim, Ogan Ilir), pemerintah kota (pemkot) Prabumulih, TNI (Sudenpom, koramil dan batalyon), tokoh masyarakat, DPRD Kota Prabumulih dan tokoh agama, untuk menyepakati bahwa pungutan liar adalah hal yang tidak benar dan melanggar hukum.

“Apapun alasannya yang namanya pungli (pungutan liar) dijalan secara hukum dimana pun baik hukum tertulis, hukum negara maupun hukum agama tidak dibenarkan. Selain melanggar hukum, pungli juga dapat membuat citra pemerintahan dan aparat penegak hukum dirugikan karena menjadi bahan omongan,” ujar AKBP Arief Adiharsa kepada wartawan, pekan lalu. 

Tak hanya itu saja, pungli dijalanan dapat memancing warga masyarakat yang lain menjadi tidak puas bahkan akan aada kelompok-kelompok baru yang ingin meniru perbuatan itu. “Oleh karena itu, secara persuasive kami terus berupaya menyadarkan kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pungli,” ungkapnya.

Apabila langkah persuasive tersebut tak juga digubris oleh pelaku-pelaku pungli, sambung pria jebolan Akpol tahun 1996 itu, pihaknya akan mengambil langkah penertiban supaya kota prabumulih dikenal sebagai kota yang aman. “Kita sudah menyiapkan upaya yang terakhir yaitu penertiban dan ini kita juga sudah sepakat jika sosialisasi tidak ampuh dan mereka tidak mau terpaksa kita tertibkan,” tegasnya.

Rencana penertiban yang akan diambil polres tersebut, mendapat dukungan dari KNPI Kota Prabumulih. Ketua KNPI Kota Prabumulih, A RAfik Zamhari menuturkan, kelompok-kelompok masyarakat tersebut sebenarnya dapat mengambil keuntungan dengan tidak melakukan pungutan dijalan sehingga tidak terlihat seperti menantang aparat penegak hukum.
 

“Benar apa kata pak Kapolres, dengan melakukan pungli dijalanan akan membuat kelompok-kelompok lain akan berbuat hal yang sama. Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi rebutan wilayah yang berujung pada bentrok antar kelompok,” bebernya seraya mengatakan jika hal itu terjadi masyarakatlah yang menjadi korban.

            Untuk itu Ketua KNPI menegaskan, pihaknya mendukung rencana penertiban tersebut. “Kalau memang pendekatan persuasive tak juga dihiraukan, saya rasa penertibanlah satu-satunya jalan yang mesti diambil,” pungkasnya. (abu)