Prabumulih, Palembang Pos.-
Sejumlah pemilik usaha restoran dan rumah makan di Kota Prabumulih menuding
pemerintah kota (pemkot) Prabumulih, tebang pilih dalam pemberlakuan pajak
pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Pasalnya, masih ada restoran dan rumah makan
yang belum dikenakan pajak tersebut.
Tak hanya itu saja mereka juga menuding, ada oknum didinas pendapatan daerah
yang bermain mata dengan sejumlah pemilik rumah makan dalam menetapkan besaran
pajak yang harus disetorkan tiap bulannya.
“Berdasarkan
informasi yang kami peroleh, ada rumah makan yang skala besar justru besaran
pajak yang ditetapkan kecil, sebaliknya rumah makannya kecil besaran pajak yang
ditetapkan lebih tinggi dari rumah makan mewah,” ujar salah seorang sumber yang
enggan namanya disebutkan.
Sementara sumber lain mengatakan, akibat penetapan
pajak yang tidak objektif tersebut timbul persaingan yang tidak sehat antara
pengusaha rumah makan. “Pada akhirnya sesama pengusaha rumah makan akan saling
mencurigai, bahwa besaran penetapan pajak merupakan titipan atau desakan dari
pemilik rumah makan lainnya,” kata sumber tersebut.
Tudingan sejumlah pemilik rumah makan itu, mendapat
sorotan dari sejumlah elemen masyarakat diantaranya datang dari, Ketua PK
(Pengurus Kecamatan) Utara KNPI Kota Prabumulih, Andriyanto ST. Pria yang
memiliki ciri khas rambut bekuncir ini sangat menyayangkan, jika benar
pemerintah tebang pilih dalam menetapkan besaran pajak.
Sebab kata Andriyanto, selain dapat membuat persaingan
antar sesama pengusaha rumah makan menjadi tidak sehat juga dapat merugikan
pemerintah sendiri. “Dengan adanya permainan yang dilakukan oknum, jelas
pendapatan menjadi berkurang karena masuk kantong pribadi,” bebernya.
Untuk itu Andriyanto secara tegas meminta agar, pemerintah
mendata ulang rumah makan yang ada serta melakukan verifikasi terhadap besaran
pajak yang mesti dibayarkan. “Harus dilakukan uji petik terlebih dahulu, supaya
ketahuan berapa pendapatannya dan berapa pajak yang wajib disetorkan,”
cetusnya.
Hal yang sama dikatakan Ketua Lembaga Pemantau
Pembangunan dan Penyelamat Aset Daerah (LP3AD) kota Prabumulih, Mulwadi.
Mulwadi meminta agar, pemerintah memverifikasi ulang besaran pajak dengan
melakukan uji petik. “Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah saat ini
yaitu melakukan uji petik,” pungkasnya. (abu)
